Detil Berita
09
Jan
PELAKSANAAN NETRALITAS BAGI ASN PADA PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018, PEMILIHAN LEGISLAT

SURAT EDARAN TENTANG
PELAKSANAAN NETRALITAS BAGI ASN PADA PENYELENGGARAAN
PILKADA SERENTAK TAHUN 2018, PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019,
DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

            Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2017 nomor : B/71/M.SM.00.00/2017, hal seperti tersebut pada pokok surat maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

2.  Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor  1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Negara Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

3.  Berdasarkan Pasal 11 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal :

     a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

     b.  PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

     c.  PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

     d.  PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.

     e.  PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarluaskan  gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala daerah melalui media online maupun sosial media.

     f.     PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

     g.  PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

4.  PNS yang melanggar ketentuan pasal 4 angka 14 dan 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai Pasal 12 angka 8, dan angka  9 dan Pasal 13 angka 13.

5.  Berkaitan dengan hal tersebut maka kami minta kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar segera melaksanakan dan menginformasikan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini kepada seluruh PNS yang ada di instansi masing-masing dengan sebaik-baiknya (copy Surat Menpan dan RB sebagaimana terlampir).

6.  Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan Surat Menteri PAN dan RB ini, diminta kepada semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Aparatur Sipil Negara yang berada di instansi masing-masing pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan

Selengkapnya file Surat Edaran Pelaksanaan Netralitas ASN dapat diunduh ditautan berikut :
50netralitas_asn.pdf