Tugas Pokok dan Fungsi

SEKRETARIAT

  1. Sekretariat  mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset,  penyusunan program dan evaluasi.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
  • Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  • Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  • Pengelolaan administrasi keuangan;
  • Pengelolaan administrasi perlengkapan;
  • Pengelolaan administrasi aset Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
  • Pengelolaan urusan rumah tangga;
  • Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  • Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  • Pengelolaan kearsipan;
  • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

  • Melaksanakan koordinasi, pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan teknis dan operasional Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
  • Melaksanakan  administrasi kepegawaian, pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier pegawai;
  • Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga kantor, keprotokolan, perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
  • Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
  • Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
  • Melaksanakan kegiatan  pengawasan melekat dalam lingkup Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
  • Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
  • Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
  • Menyusun Standart Pelayanan Minimal Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
  • Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Asset, mempunyai tugas:

  • Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan,    pertanggung-jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
  • Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
  • Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung- jawabkan anggaran;
  • Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
  • Melaksanakan penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan  asset Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
  • Melaksanakan peningkatan kesejahteraan Pegawai; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

  • Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
  • Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang kepegawaian daerah;
  • Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
  • Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis  dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
  • Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  • Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;  
  • Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

 

Bidang Mutasi dan Promosi

  1. Bidang  Mutasi dan Promosi  mempunyai tugas  pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan di bidang mutasi dan promosi.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana  dimaksud, Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai fungsi:
  • Pelaksanaan koordinasi manajemen kepegawaian bidang mutasi, promosi dan kepangkatan;
  • Penyusunan kebijakan mutasi dan promosi;
  • Penyelenggaraan proses mutasi dan promosi;
  • Pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi dan promosi;
  • Penyusunan standart kompetensi jabatan;
  • Pemrosesan kenaikan pangkat, Surat Kenaikan Gaji Berkala, Impassing gaji dan peninjauan masa kerja;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan mutasi, promosi dan kepangkatan; dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.

 

Sub Bidang Mutasi dan Promosi

Sub Bidang Mutasi dan Promosi, mempunyai tugas:

  • Memproses mutasi antar instansi/daerah;
  • Memproses, merencanakan dan melaksanakan mutasi PNS;
  • Membuat daftar penjagaan pensiun;
  • Memproses dan mengkoordinasikan berkas usulan pensiun;
  • Memproses usulan Masa Persiapan Pensiun;
  • Memproses pemberian izin bagi PNS yang bekerja di luar organisasi induk;
  • Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi;
  • Melaksanakan koordinasi pengembangan karier dan promosi;
  • Menyusun pedoman pola pengambangan karier
  • Menyusun standart kompetensi jabatan;
  • Memproses promosi jabatan dan kepangkatan;
  • Melaksanakan pelantikan jabatan;
  • Mengevaluasi dan pelaporan pengembangan karier dan promosi; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi dan Promosi.

 

Sub Bidang Kepangkatan

Sub Bidang Kepangkatan, mempunyai tugas:

  • Melaksanakan koordinasi kenaikan pangkat dengan instansi terkait;
  • Membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat;
  • Memproses berkas kenaikan pangkat;
  • Memproses Surat Kenaikan Gaji Berkala PNS;
  • Memproses impassing gaji PNS;
  • Memproses peninjauan masa kerja PNS;
  • Mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kepangkatan; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi dan Promosi.

Bidang Pengadaan, Profesi dan Informasi

  1. Bidang Pengadaan, Profesi dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan di bidang pengadaan, profesi dan informasi.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengadaan, Profesi dan Informasi mempunyai fungsi:
  • Perumusan kebijakan pengadaan pegawai, profesi ASN dan data informasi;
  • Penyusunan formasi pegawai dan formasi jabatan berdasarkan hasil analisa kebutuhan pegawai dan analisa jabatan (anjab);
  • Penyelenggaraan pengadaan PNS dan PPPK;
  • Penyelenggaraan pembekalan dan wawasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
  • Penyelenggaraan pengambilan sumpah dan janji PNS;
  • Pelaksanaan verifikasi data base informasi kepegawaian;
  • Pengkoordinasian penyusunan informasi kepegawaian;
  • Fasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, dan pengelolaan informasi;
  • Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian bidang pengadaan, profesi dan data informasi Aparatur Sipil Negara;
  • Pengkoordinasian pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu; dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kependidikan dan Pelatihan.

 

Sub Bidang Pengadaan dan Profesi

Sub Bidang Pengadaan dan Profesi, mempunyai tugas:

  • Menyusun rencana kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
  • Merencanakan dan menyusun formasi Aparatur Sipil Negara;
  • Menyusun persyaratan, norma, prosedur dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara;
  • Menyelenggarakan  administrasi kepegawaian  bidang pengadaan Aparatur Sipil Negara;
  • Menyelenggarakan pembekalan dan wawasan calon Aparatur Sipil Negara;
  • Memproses pengangkatan  Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
  • Menyelenggarakan administrasi kepegawaian  bidang pengambilan sumpah dan janji PNS;
  • Memproses pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil  dan Pemutusan PPPK;
  • Melakukan evaluasi kegiatan pengadaan CPNS dan PPPK;
  • Merencanakan dan melaksanakan administrasi umum, kepegawaian dan keorganisasian kelembagaan profesi;
  • Melakukan koordinasi dan evaluasi tata hubungan kerja kelembagaan profesi;
  • Memperoses pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Profesi dan Informasi.

 

Sub Bidang Data dan Informasi

Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas:

  • Melaksanakan kegiatan updating/pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara;
  • Melaksanakan pengelolaan arsip manual dan elektronik Aparatur Sipil Negara;
  • Melaksanakan sinkronisasi database SIMPEG dan SAPK dengan instansi terkait;
  • Merancang pengembangan SIMPEG untuk kebutuhan organisasi;
  • Melaksanakan administrasi perubahan NIP, Perubahan nama, tanggal lahir (identitas Aparatur Sipil Negara);
  • Melaksanakan administrasi/usul terkait dengan status kepegawaian;
  • Menyusun dan mengelola data Aparatur Sipil Negara berupa: statistik Aparatur Sipil Negara, DUK, struktur organisasi; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Profesi dan Informasi.

 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

  1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan  mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, di bidang pendidikan dan pelatihan.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai fungsi:
  • Penyusunan program pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  • Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian program pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  • Pelaksanaan uji kompetensi aparatur dalam rangka proses seleksi jabatan, proses penjenjangan kepangkatan dan ujian dinas;
  • Penyelenggaraan fasilitasi proses pengembangan kompetensi aparatur melalui izin dan tugas belajar;
  • Pelaksanaan koordinasi terkait program pengembangan kompetensi aparatur; dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.

 

Sub Bidang Penjenjangan dan Kompetensi

Sub Bidang Penjenjangan dan Kompetensi, mempunyai tugas :

  • Menyusun rencana kebutuhan diklat struktural/manajemen dan sosio-kultural;
  • Melaksanakan koordinasi pelaksanaan diklat struktural/manajemen dan sosio-kultural;
  • Menyelenggarakan kegiatan diklat struktural/manajemen dan sosio-kultural;
  • Menyelenggarakan administrasi pengiriman peserta diklat struktural/ manajemen sosio-kultural;
  • Melaksanakan evaluasi dan pengendalian kegiatan diklat struktural/manajemen;
  • Menyelenggarakan kegiatan dan fasilitasi pengembangan kompetensi non diklat;
  • Menyelenggarakan fasilitasi diklat CPNS;
  • Menyelenggarakan administrasi usulan izin belajar dan tugas belajar;
  • Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penilaian kompetensi aparatur;
  • Melaksanakan seleksi jabatan Pimpinan Tinggi;
  • Melaksanakan ujian dinas dan penyesuaian ijazah; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

 

Sub Bidang Teknis Fungsional dan Sertifikasi

Sub Bidang Teknis Fungsional dan Sertifikasi, mempunyai tugas :

  • Menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan teknis/ fungsional dan sertifikasi;
  • Menginventarisir data calon peserta diklat teknis/fungsional dan sertifikasi;
  • Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan diklat teknis/ fungsional dan sertifikasi;
  • Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional dan sertifikasi;
  • Melaksanakan pengiriman peserta diklat teknis/fungsional;
  • Mengusulkan peserta sertifikasi sesuai bidang keahlian;
  • Menyelenggarakan administrasi kepegawaian pemberian rekomendasi mengikuti diklat teknis/fungsional dan sertifikasi;
  • Melaksanakan monitoring pengiriman diklat teknis/ fungsional;
  • Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

 

Bidang Kinerja Aparatur

  1. Bidang Kinerja Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan di bidang kinerja aparatur.
  2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kinerja Aparatur, mempunyai fungsi:
  • Perumusan kebijakan penilaian kinerja, disiplin, pemberhentian dan penghargaan pegawai;
  • Perencanaan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja, disiplin, pemberhentian dan penghargaan pegawai;
  • Pengkoordinasian kegiatan penilaian kinerja;
  • Pelaksanaan evaluasi hasil penilaian kinerja;
  • Pelaksanaan verifikasi usulan pemberian penghargaan;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penilaian kinerja dan penghargaan;
  • Pelaksanaan evaluasi proses administrasi penjatuhan hukuman disipiln PNS;
  • Pelaksanaan evaluasi proses administrasi izin perkawinan dan perceraian;
  • Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan LHKPN dan LP2P;
  • Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi terhadap pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
  • Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian bidang penilaian kinerja, pembinaan, disiplin, pemberhentian, kesejahteraan dan penghargaan PNS;
  • Penyelenggaraan fasilitasi administrasi  Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan), BPJS Ketenagakerjaan (JKK/JKM), Bapertarum dan klaim Taspen purna tugas pegawai;
  • Pemrosesan administrasi Kartu Pegawai, KPE, Kartu Istri/Suami dan Kartu Taspen; dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.

 

Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi

Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi, mempunyai tugas:

  • Merencanakan, menyusun dan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
  • Menganalisis hasil penilaian kinerja aparatur;
  • Mengevaluasi dan melaporkan hasil kinerja aparatur;
  • Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan evaluasi rekapitulasi  daftar hadir dan finger print dari Perankat Daerah;
  • Melaksanakan proses administrasi kepegawaian dalam bidang penjatuhan hukuman disipilin PNS;
  • Melaksanakan pembinaan kepegawaian dalam pelanggaran tindak pidana;
  • Memproses administrasi  izin perkawinan dan perceraian;
  • Memproses pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
  • Mengelola LP2P dan LHKPN;
  • Memproses pemberhentian PNS yang menjadi anggota/pengurus partai politik;
  • Melaksanakan administrasi pemeriksaan kesehatan PNS;
  • Melakukan evaluasi kegiatan disipiln; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kinerja Aparatur.

 

Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur

Sub Bidang Kesejahteraan Aparatur, mempunyai tugas:

  • Menyelenggarakan administrasi kepegawaian Pemberian Ijin Cuti pegawai ASN dan Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati):
  • Menyelenggarakan fasilitasi administrasi  Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan), BPJS Ketenagakerjaan (JKK/JKM), Bapertarum dan klaim Taspen purna tugas pegawai;
  • Memproses administrasi Kartu Pegawai, KPE, Kartu Istri/Suami dan Kartu Taspen;
  • Memproses pemberian penghargaan;
  • Melaksanakan sosialisasi tentang kesejahteraan kepegawaian; dan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kinerja Aparatur.